BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

            Pada era ini, pemerataan pembangunan dan perkembangan wilayah desa di Indonesia perlu untuk diperhatikan. Pasal 78 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dimana percepatan pembangunan tersebut harus didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik; penetapan batas desa, pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/BUMDes Bersama; peningkatan pelayanan dasar desa, optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai pendamping lokal desa; dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa.

Percepatan pembangunan desa tersebut dapat terjadi jika pembangunan desa difokuskan pada potensi dan budaya dengan melibatkan masyarakat setempat. Dalam hal ini, desa yang memiliki kewenangan untuk memimpin wilayahnya sendiri memiliki otoritas untuk merencanakan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa tersebut dapat dituangkan dalam RPJMDes yang dapat berfungsi sebagai guide atau pemandu dalam perencanaan pembangunan desa kedepannya. Perencanaan pembangunan desa harus disertai dengan adanya dana desa yang dapat mengcover semua RPJMDes yang dibuat. Dalam hal ini dana desa yang ada harus digunakan dengan tepat sasaran. Oleh karena itu, perencanaan yang dibuat diharapkan dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat desa dan melibatkan seluruh masyarakat desa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Hal ini bertujuan agar perencanaan pembangunan desa dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa sehingga dapat bermanfaat dan menciptakan kesejahteraan bersama.

Dalam merencanakan pembangunannya, desa seharusnya menyelaraskan perencanaannya dengan pemerintahan di atasnya (kabupaten, provinsi, dan nasional). Perencanaan pembangunan ini penting dilakukan untuk mengetahui prioritas permasalahan yang akan diselesaikan dan dibangun. Selain itu, perencanaan pembangunan yang dilakukan harus terintegrasi dengan perencanaan ruang melalui RTRW (rencana tata ruang wilayah). Hal ini dilakukan supaya sifat rencana tidak hanya memperhatikan apa yang ingin dibangun, tetapi juga memperhatikan di mana hal tersebut akan dibangun.

Desa Karangsari sendiri merupakan salah satu desa di Kecamatan Pejawaran, Banjarnegara, Jawa Tengah dengan total penduduk sebanyak 2.997 jiwa. Dengan luas wilayah 1.023, 73 km, mayoritas penduduk Desa Karangsari bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sektor pertanian yang banyak dikembangkan di desa ini adalah cabai. Hal ini didukung oleh iklim Desa Karangsari yang terletak di daerah pegunungan dengan ketinggian 1050 mdpl yang menjadikan Desa Karangsari memiliki suhu rata-rata harian 23 derajat celcius. Di sektor peternakan,  banyak dikembangkan sapi dan kambing. Selain itu, di desa ini juga terdapat kelompok UMKM yang mengelola hasil pertanian yang ada di sana, seperti olahan kopi dan ubi yang kemudian dapat dijual baik secara online maupun offline. Di sisi lain, Desa Karangsari memiliki beberapa permasalahan prioritas yang perlu diselesaikan dan dituntaskan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kemandirian desa.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Karangsari tahun 2021-2027, terdapat beberapa prioritas permasalahan yang menjadi sasaran perencanaan pembangunan, di antaranya adalah:

  1. Pembangunan jalan desa yang sangat panjang sehingga menguras anggaran.
  2. Pembangunan talud sebagai pengaman jalan yang belum teranggarkan.
  3. Permasalahan anggaran dalam pembangunan aula kantor desa.
  4. Pembangunan RTLH yang belum maksimal.
  5. Jambanisasi Desa Karangsari yang masih 10%

Untuk menghadapi dan menyelesaikan prioritas permasalahan yang ada, arah kebijakan pembangunan desa yang akan dilakukan salah satunya adalah dengan peningkatan pemerataan pembangunan desa yang berkeadilan yang mengedepankan pemerataan dan prioritas. Ini dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan pembangunan desa dalam hal penyediaan sarana dan prasarana seperti jalan serta talud. Di sisi lain, peningkatan kualitas SDM juga diperlukan dalam pembangunan desa karena partisipasi aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun desa dengan asas partisipatif dan gotong royong. 

1.2. Tujuan Kegiatan

Penyusunan masterplan desa bertujuan untuk memberikan arahan dalam pembangunan desa yaitu sebagai berikut:

a.      Mengetahui potensi sumber daya lokal desa;

b.     Penyusunan strategi dan program pembangunan desa;

c.      Penyusunan pedoman teknis pembangunan desa.

1.3. Lingkup Kegiatan
       1.3.1. Lokus

Lokasi perencanaan masterplan ini berada di Desa Karangsari, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Desa Karangsari memiliki tiga dusun yaitu Dusun Jambuer, Dusun Karangsari, dan Dusun Suren. Desa Karangsari berada di daerah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 1.000 mdpl. Desa Karangsari berbatasan dengan Desa Sarwodadi di bagian utara, Desa Kalilunjar di sebelah selatan, Desa Biting di sebelah timur, dan Desa Dawuhan di sebelah barat.

Gambar 1.1. Citra Satelit Lokasi Desa Karangsari.

Sumber: Google Earth, 2023 

       1.3.2. Fokus

Perencanaan masterplan ini berfokus pada perencanaan elemen fisik dan non-fisik. Pada perencanaan elemen secara fisik dimaksudkan pembangunan dan inventarisasi desa seperti jambanisasi dan pembangunan jalan usaha tani. Adapun perencanaan elemen non-fisik yang dimaksudkan adalah elemen sosial ekonomi pertanian, website pemasaran hasil pertanian, pemetaan desa, legalisasi P-IRT dan NIB UMKM, serta pencatatan keuangan untuk BUMDES desa.

      1.3.3. Periode

Periode pengerjaan masterplan dilakukan selama mahasiswa melaksanakan kegiatan KKN periode II tahun 2023 di Desa Karangsari. Kegiatan ini dimulai pada tanggal 24 Juni 2023 sampai 11 Agustus 2023. Tahapan yang dilalui dalam pengerjaan masterplan ini yaitu observasi, analisis permasalahan di lapangan, penyusunan program kerja, pelaksanaan program kerja, evaluasi program kerja, dan pelaporan.

1.4.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.